MAKASAR, kanalbali.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan dan menegaskan perlu adanya reset Indonesia dan kebebasan pers. Pernyataan ini terlahir menyikapi situasi demokrasi bangsa akhir-akhir ini terasa stagnan dan terjadi krisis kepercayaan pada institusi.
Maka, AJI Indonesia penting memperkuat jejaring demi terjaganya suara-suara rakyat tetap terdengar. Media alternatif berkumpul demi perjuangan untuk jurnalisme berkualitas, selanjutnya bersepakat menyerukan adanya Koalisi Media Alternatif dan menghasilkan Deklarasi Makassar.
Pemimpin Redaksi Bollo.id Didit Haryadi, Sabtu (13/9/2025), lahirnya deklarasi ini dilakukan di tengah situasi dan kondisi politik saat ini, dan pentingnya memperjuangkan pers dan narasi alternatif.
Mewakili dari media alternatif yang berkumpul di Festival Media (Fesmed) 2025, Makasar, deklarasi ini menjadi komitmen bersama pentingnya memperjuangkan narasi kritis sekaligus menjamin keberlanjutan jurnalisme berkualitas.
“Media alternatif bebas menulis isu sensitif. Tapi konsekuensinya, kami lebih rentan intimidasi karena payung hukum yang melindungi kami juga tidak jelas,” kata Didit.
Deklarasi Makasar ditandatangani oleh berbagai media alternatif antara lain Bandung Bergerak, bollo.id, ekuatorial.com, Floresa.co, Idenera.com, Konde.co, Koreksi.org, Prohealth.id, KatongNTT.com, ProgreSIP, dan Project Multatuli.
Deklarasi Makasar itu begini isinya :
- Kami Koalisi Media Alternatif menuntut pengakuan, perlindungan dan jaminan keberlanjutan terhadap kegiatan jurnalisme berkualitas, termasuk yang dikelola media alternatif
- Kami meminta Dewan Pers untuk segera melakukan verifikasi kepada media alternatif sebagai bentuk pengakuan negara dan perlindungan hukum media alternatif.
- Kami melawan segala bentuk diakriminasi pers, kekerasan jurnalis dan segala bentuk tindakan yang melawan kebebasan pers.
- Kami berkomitmen menjaga profesionalisme, memperjuangkan narasi alternatif dalam media, menyuarakan gerakan sosial kritis sebagai bagian dari menjaga pers selaku pilar demokrasi.
Hal ini juga bagian dari rentetan keprihatinan bersama bagaimana demokrasi sedang tidak baik-baik. Ketua AJI Indonesia Nany Afrida menegaskan demokrasi sedang sakit. Penyerangan terhadap demokrasi semakin nyata melalui upaya-upaya pembungkaman pers.
Selanjutnya, AJI seluruh Indonesia menyatakan sikap :
Kami menilai, Perlu ada “reset” — bukan sekadar mengganti orang, melainkan membongkar pola lama dan membangun ulang fondasi. Reset berarti kembali ke nilai dasar bangsa: keadilan, demokrasi, dan kebebasan.
Untuk itu, Kami menyerukan lima poin reset :
- Menghentikan kriminalisasi jurnalis dan intimidasi pada media.
- Mendorong regulasi yang adil dan proporsional pada pemanfaatan berita di media sosial dan AI.
- Membuka ruang media komunitas dan alternatif untuk mewakili suara rakyat kecil.
- Mendorong pers yang bebas untuk memastikan pengawasan terhadap kekuasaan dan akses informasi publik.
- Mencabut setiap peraturan yang menghambat iklim kebebasan pers.
“Mari kita ingat bersama, demokrasi tidak lahir dari istana, bukan dari meja para penguasa. Demokrasi lahir dari suara rakyat. Dan siapa yang menjaga agar suara rakyat itu tetep terdengar? Jurnlis. Ya, jurnalis!,” kata Nany dengan lantang saat pidato pembukaan Festival Media (Fesmed) 2025, di Makasar, Jumat (12/9/2025) malam. (KYB/RLS/RFH)
