Dominasi Pemerintahan, Tugas Alumni UGM Makin Berat

Ketut Putra Erawan, Akademisi Universitas Udayana dan alumni UGM (kanalbali/ACH)

DENPASAR, Kanalbali – Akademisi yang juga sekaligus Direktur Eksekutif Institut for Peace and Democracy (IPD), I Ketut Putra Erawan, menilai tantangan Universitas Gadjah Mada sebagai kampus yang menghasilkan alumni yang kini mendominasi di jajaran pemerintahan terbilang berat.

“Kalau UGM mendominasi semua jabatan-jabatan publik, seperti menteri, gubernur, sampai jabatan terbawah sekalipun dan terjadi korupsi, maka UGM harus bertanggung jawab. Jadi jangan baik-baiknya saja di klaim,” ungkap dosen Universitas Udayana yang juga alumni UGM ini pada diskusi bertajuk ‘Menuju Suksesi 2024, Menakar Peran Politik Kagama’, Jum’at (9/11) malam.

Secara khusus Erawan menilai, alumni UGM yang menjadi pejabat setingkat menteri seperti Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian), Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan), Terawan Agus Putranto (Menteri Kesehatan), Pratikno (Mensesneg), Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Muhajir Effendy (Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), serta Mohammad Mahfud MD (Menko Polhukam), harus mampu membawa elan vital dan jiwa UGM dalam cara dia bekerja.

Diskusi bertajuk ‘Menuju Suksesi 2024, Menakar Peran Politik Kagama’, Jum’at (9/11) malam – kanalbali/ACH

“Kalau dia tidak mengerti dan tidak tahu ya sebenarnya dia tidak punya hak mengatasnamakan Gadjah Mada, dia adalah teknokrat yang haus akan kekuasaan yang sekali lagi tidak boleh mengatasnamakan dirinya Gadjah Mada,” jelasnya.

Dirinya menilai, ajang Musyawarah Nasional (Munas XIII) yang akan berlangsung 15-17 November mendatang menjadi agenda untuk merefleksikan bahwa kekuasaan tidak harus menjadi isu pertama yang dibicarakan. “Jangan euforia mengakatan bahwa Kagama sudah menang, pemipinnya Kagama, menterinya sebagian besar Kagama. Tidak seperti itu, tapi setelah ini mau berbuat apa,” ucapnya.

Poin yang tidak kalah penting yang harus menjadi ajang evaluasi sebelum Munas kagama berlangsung menurut Erawan adalah mampu dan tidaknya untuk menawarkan dan tertarik kepada pemikiran-pemikiran baru dan kritis pada kekuasaan.

“Misalnya Presiden Jokowi sedang tidak beres, apakah Kagama memberi tahu ketidakberesan itu demi norma bangsa. Atau Anies (Gubernur DKI-red) tidak beres, kita beri tahu juga kesalahannya,” ujarnya. (kanalbali/ACH)