Krisis BBM dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali cara masyarakat Bali bepergian. Apakah selama ini kita terlalu bergantung pada kendaraan pribadi? Apakah transportasi publik yang tersedia sudah cukup mudah dijangkau? Apakah masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang layak ketika tidak dapat menggunakan kendaraan sendiri?
Oleh Angga Wijaya
PAGI itu, saya sedang menikmati kopi di sebuah warung di Denpasar. Seperti kebiasaan banyak orang pada zaman sekarang, saya asyik menatap layar telepon genggam, membaca informasi yang berseliweran di internet. Saya tidak menyangka, pagi yang semula biasa saja itu akan mempertemukan saya dengan seorang pekerja proyek bernama Pak Jauhari.
Usianya sekitar 60 tahun. Ia berasal dari sebuah kota di Jawa Timur dan sedang berada di Bali untuk bekerja. Pagi itu, ia hendak menuju Sanur sebelum melanjutkan perjalanan ke Nusa Lembongan, sebuah pulau di Kabupaten Klungkung.
Pertemuan kami bermula dari permintaan sederhana ibu pemilik warung.
“Bapak ini hendak ke Sanur. Tolong carikan ojek online,” katanya singkat kepada saya.
Saya mengiyakan permintaannya. Bagi saya, membantu seseorang menemukan kendaraan untuk melanjutkan perjalanan bukanlah pekerjaan yang sulit. Apalagi, saat itu saya sedang memegang telepon genggam dan terhubung dengan internet.
Namun, sebelum memesan ojek online, saya berbincang sebentar dengan Pak Jauhari. Dari percakapan singkat itu, saya mengetahui bahwa perjalanannya bukan sekadar menuju Sanur. Ia hendak menyeberang ke Nusa Lembongan karena mendapat panggilan pekerjaan proyek di sana.
Pak Jauhari bukan orang baru di Bali. Ia sudah beberapa kali datang ke pulau ini untuk bekerja. Biasanya, ia tinggal selama tiga hingga empat bulan, bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Keahliannya di bidang perkayuan membuat tenaganya masih dicari orang. Meski usianya tidak lagi muda, ia tetap bekerja dan bepergian mengikuti panggilan proyek.
Ada sesuatu yang menarik dari cerita Pak Jauhari. Pada usia ketika sebagian orang mulai mengurangi aktivitas pekerjaan, ia masih menempuh perjalanan antarpulau demi mencari nafkah. Ia datang ke Bali bukan untuk berlibur atau menikmati keindahan pantainya, melainkan untuk bekerja.
Pagi itu, tujuan utamanya sederhana: mencapai Sanur, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Nusa Lembongan.
Saya lalu menyampaikan kepadanya bahwa ia bisa memanfaatkan bus Trans Metro Dewata untuk menuju kawasan Sanur. Dengan begitu, ia dapat melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan dan mencari kapal atau perahu penyeberangan ke Nusa Lembongan.
“Saya sudah beberapa kali ke sana, dan tahu jalannya,” ujarnya pelan.
Jawaban itu membuat saya tersenyum. Pak Jauhari ternyata sudah cukup mengenal jalur perjalanan menuju tempatnya bekerja. Ia hanya membutuhkan kendaraan untuk mencapai tujuan pada pagi itu.
Awalnya, saya berniat mencarikan ojek online sebagaimana permintaan ibu pemilik warung. Namun, setelah mempertimbangkan jarak dan pilihan transportasi yang tersedia, saya memutuskan mengantarkannya ke Terminal Ubung, tempat armada bus Trans Metro Dewata beroperasi.
Jarak warung tempat kami minum kopi dengan terminal tersebut tidak terlalu jauh.
Kami pun berangkat.
Sesampainya di terminal, saya membantu memastikan Pak Jauhari mendapatkan tempat duduk di dalam bus. Ia kemudian membayar tarif perjalanan menggunakan kartu elektronik. Setelah memastikan semuanya beres, saya berpamitan dan bergegas meninggalkan Terminal Ubung.
Pak Jauhari melanjutkan perjalanannya menuju Sanur. Saya kembali menjalani aktivitas pagi seperti biasa.
Akan tetapi, pertemuan singkat itu terus teringat dalam pikiran saya. Ada sesuatu yang terasa lebih besar daripada sekadar membantu seorang pekerja menemukan kendaraan menuju tempatnya bekerja.
Saya kembali memikirkan persoalan transportasi publik di Bali, terutama ketika pulau ini sedang menghadapi krisis bahan bakar minyak.
Ketika BBM Menjadi Persoalan Bersama
Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Bali menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat. Di Denpasar dan Badung, antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum, sulitnya memperoleh bensin, hingga habisnya bensin eceran di sejumlah warung memperlihatkan betapa pentingnya ketersediaan energi bagi kehidupan sehari-hari.
Saya sendiri mengalami kesulitan memperoleh bensin untuk sepeda motor. Bahkan, ketika mencoba mencari bensin eceran di warung-warung kecil, persediaannya juga habis. Situasi semacam ini membuat perjalanan yang biasanya mudah dilakukan menjadi persoalan tersendiri.
Bagi pekerja, pengemudi ojek online, pedagang, pegawai, dan masyarakat yang harus berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, BBM bukan sekadar komoditas. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan kemampuan mereka mencari nafkah dan menjalankan aktivitas.
Ketika kendaraan pribadi menjadi tumpuan utama mobilitas, gangguan pasokan BBM dapat menimbulkan dampak berantai.
Orang yang biasanya berangkat bekerja menggunakan sepeda motor harus memikirkan alternatif perjalanan. Pengemudi ojek online menghadapi persoalan serupa karena pekerjaannya bergantung pada kendaraan dan ketersediaan bahan bakar. Pedagang yang membutuhkan kendaraan untuk mengangkut barang juga dapat mengalami hambatan.
Di tengah situasi seperti itu, transportasi publik semestinya memperoleh perhatian lebih besar.
Krisis BBM dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali cara masyarakat Bali bepergian. Apakah selama ini kita terlalu bergantung pada kendaraan pribadi? Apakah transportasi publik yang tersedia sudah cukup mudah dijangkau? Apakah masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang layak ketika tidak dapat menggunakan kendaraan sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting diajukan karena persoalan transportasi tidak berhenti pada urusan kendaraan yang digunakan seseorang. Ia berkaitan dengan tata kota, penggunaan energi, pengeluaran rumah tangga, hingga kualitas lingkungan.
Bali, khususnya kawasan perkotaan Denpasar dan Badung, membutuhkan sistem transportasi yang tidak membuat masyarakat sepenuhnya bergantung pada sepeda motor dan mobil pribadi.
Ketika Bus Kota Menjadi Tumpuan
Kelangkaan BBM di Bali juga memunculkan cerita menarik tentang transportasi publik. Dalam sebuah unggahan di Threads, akun @kumpulanbus_akap.bali melaporkan bahwa seluruh bus Trans Metro Dewata dipadati penumpang. Bahkan, bus pada Koridor 1 dan Koridor 5 disebut penuh hingga tujuh armada. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa ritase keempat Koridor 1 tidak beroperasi karena armada harus mengantre BBM.
Laporan itu memperlihatkan bagaimana gangguan pasokan bahan bakar dapat memengaruhi layanan transportasi publik sekaligus meningkatkan perhatian masyarakat terhadap bus kota. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan cakupan kepadatan penumpang dan dampaknya terhadap operasional seluruh koridor.
Bagi Bali, situasi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi. Ketika kendaraan pribadi sulit digunakan akibat kelangkaan BBM, transportasi publik semestinya hadir sebagai alternatif yang dapat diandalkan. Ironisnya, jika armada bus juga mengalami kendala memperoleh BBM, pilihan mobilitas masyarakat ikut menyempit.
Persoalannya bukan sekadar berapa banyak bus yang dipenuhi penumpang, melainkan sejauh mana sistem transportasi Bali mampu menjamin mobilitas masyarakat ketika pasokan energi terganggu.
Bus Kota dan Harapan yang Belum Selesai
Dalam situasi krisis BBM, bus kota seperti Trans Metro Dewata dapat menjadi salah satu alternatif perjalanan bagi masyarakat.
Sebuah unggahan di Threads yang beredar di tengah situasi tersebut memperlihatkan informasi mengenai ramainya penumpang bus Trans Metro Dewata pada tujuh koridor yang tersedia. Tangkapan layar unggahan itu memberikan gambaran tentang perhatian masyarakat terhadap transportasi publik ketika memperoleh BBM menjadi lebih sulit.
Tentu saja, satu unggahan di media sosial belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat Bali telah beralih menggunakan bus. Diperlukan data jumlah penumpang dan perbandingan dengan kondisi sebelumnya untuk mengetahui seberapa besar perubahan perilaku tersebut.
Namun, informasi itu menarik untuk diperhatikan. Ketika pilihan transportasi lain dibutuhkan, bus kota menjadi salah satu moda yang kembali dilirik.
Pengalaman saya mengantar Pak Jauhari ke Terminal Ubung memperlihatkan bahwa transportasi publik dapat membantu perjalanan seseorang yang tidak memiliki atau tidak menggunakan kendaraan pribadi. Dengan memanfaatkan bus, ia bisa melanjutkan perjalanan menuju Sanur tanpa harus menggunakan ojek online untuk seluruh rute tersebut.
Bagi orang yang datang dari luar Bali, sistem transportasi publik yang mudah dipahami juga dapat membantu mereka mencapai tujuan. Begitu pula bagi masyarakat lokal yang ingin menghemat pengeluaran perjalanan.
Sayangnya, penggunaan transportasi publik tidak cukup hanya didorong melalui imbauan. Masyarakat perlu memperoleh layanan yang benar-benar bisa diandalkan.
Bus harus tersedia pada jam yang dibutuhkan. Rute perlu menjangkau kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perkantoran, sekolah, dan simpul transportasi. Informasi mengenai jadwal serta lokasi pemberhentian juga harus mudah ditemukan.
Keterhubungan antarmoda tidak kalah penting. Seseorang yang menggunakan bus menuju Sanur, misalnya, membutuhkan informasi yang jelas mengenai titik pemberhentian terdekat dengan pelabuhan dan akses untuk melanjutkan perjalanan.
Hal-hal yang mungkin terlihat sederhana bagi pengelola transportasi dapat menentukan apakah seseorang bersedia menggunakan bus atau kembali memilih sepeda motor.
Bayangkan seorang pekerja yang tinggal cukup jauh dari tempat kerjanya. Ia harus berangkat pagi, tetapi tidak mengetahui kapan bus tiba. Jika bus datang terlambat atau rutenya tidak menjangkau tempat yang dituju, ia mungkin memilih menggunakan sepeda motor karena lebih praktis.
Karena itu, membangun kebiasaan menggunakan transportasi publik tidak cukup dengan menyediakan armada. Pemerintah perlu memastikan layanan tersebut terintegrasi dengan kebutuhan perjalanan masyarakat.
Transportasi publik harus menjadi pilihan yang masuk akal, bukan pilihan terpaksa.
Jalanan Lebih Lengang, Sebuah Cermin bagi Bali
Ada hal lain yang menarik perhatian saya selama krisis BBM berlangsung. Jalanan di sejumlah kawasan Denpasar dan Badung terasa agak lengang dibandingkan situasi yang biasa saya jumpai.
Pengamatan ini tentu bukan hasil pengukuran lalu lintas secara menyeluruh. Namun, perubahan yang terlihat di jalanan mengundang perenungan mengenai banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat Bali.
Selama bertahun-tahun, sepeda motor dan mobil telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Orang menggunakannya untuk bekerja, bersekolah, berbelanja, mengantar keluarga, hingga mengurus berbagai keperluan.
Kendaraan pribadi menawarkan fleksibilitas. Pengguna dapat menentukan sendiri waktu keberangkatan dan rute perjalanan. Dalam situasi ketika angkutan umum belum mampu menjangkau semua kebutuhan, pilihan itu dapat dimengerti.
Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada kendaraan pribadi juga membawa konsekuensi.
Jalanan menjadi padat ketika jumlah kendaraan terus bertambah. Ruang kota tersita untuk pergerakan dan parkir kendaraan. Konsumsi BBM meningkat, sementara polusi udara dan emisi kendaraan ikut menjadi persoalan lingkungan.
Di Bali, persoalan ini memiliki arti penting karena kualitas lingkungan merupakan salah satu modal utama kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata.
Ketika pasokan BBM terganggu, persoalan yang biasanya tersembunyi di balik rutinitas harian mendadak terlihat jelas. Banyak orang baru menyadari betapa bergantungnya aktivitas mereka pada bahan bakar.
Dalam keadaan normal, kita mungkin tidak terlalu memikirkan asal BBM yang menggerakkan sepeda motor atau mobil. Kita mengisi tangki, kemudian melanjutkan perjalanan. Selama bensin tersedia, mobilitas terasa seperti sesuatu yang dapat diandalkan tanpa batas.
Krisis mengubah keadaan itu.
Ketika BBM sulit diperoleh, perjalanan menjadi lebih rumit. Orang harus mencari SPBU yang masih memiliki persediaan, mengantre, atau membatalkan rencana perjalanan. Jika kondisi berlangsung lama, kegiatan ekonomi sehari-hari dapat ikut terganggu.
Bali seakan-akan bisa kolaps ketika salah satu penopang mobilitasnya mengalami masalah.
Tentu, kelangkaan BBM tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh sistem transportasi Bali telah gagal. Gangguan pasokan dapat dipengaruhi berbagai faktor yang perlu ditelusuri secara cermat. Namun, situasi tersebut menunjukkan kerentanan yang patut menjadi bahan evaluasi.
Ketika begitu banyak aktivitas bergantung pada kendaraan bermotor, gangguan pasokan energi dapat menjalar ke berbagai sektor.
Karena itu, jalanan yang lebih lengang seharusnya tidak hanya dipandang sebagai akibat berkurangnya kendaraan. Pemandangan tersebut juga dapat menjadi cermin untuk melihat kembali pilihan transportasi yang selama ini tersedia bagi masyarakat.
Apakah kita sudah memiliki alternatif yang memadai jika suatu saat tidak dapat menggunakan kendaraan pribadi?
Sudah Saatnya Beralih ke Transportasi Publik
Menurut saya, sudah saatnya masyarakat Bali mulai beralih menggunakan transportasi publik, terutama untuk perjalanan yang memungkinkan dilakukan dengan bus.
Peralihan tersebut tidak harus berlangsung sekaligus. Tidak semua perjalanan dapat ditempuh menggunakan angkutan umum, dan tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap layanan transportasi.
Masyarakat yang tinggal jauh dari jalur bus, misalnya, mungkin masih membutuhkan sepeda motor untuk mencapai halte. Pekerja dengan jam kerja tidak menentu juga membutuhkan layanan yang menyesuaikan kebutuhan mereka.
Karena itu, ajakan beralih ke transportasi publik harus disertai perbaikan layanan dan kebijakan yang mendukung.
Pemerintah daerah perlu memperkuat angkutan umum dengan memastikan kepastian operasional, keterjangkauan tarif, perluasan akses, serta integrasi rute. Informasi perjalanan perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat tidak kesulitan merencanakan perjalanan.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman. Tidak masuk akal mengajak masyarakat berjalan menuju halte jika trotoar tidak memadai atau perjalanan kaki harus bersaing dengan kendaraan di jalan yang padat.
Konektivitas antara permukiman, halte, terminal, pusat kegiatan ekonomi, dan kawasan wisata perlu dirancang sebagai satu kesatuan.
Kebijakan transportasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan pekerja berpenghasilan rendah. Bagi kelompok ini, biaya perjalanan merupakan bagian penting dari pengeluaran sehari-hari. Transportasi publik yang terjangkau dapat membantu mengurangi beban tersebut, terutama jika tersedia sebagai alternatif yang dapat diandalkan.
Pada saat yang sama, masyarakat perlu mulai mengubah kebiasaan. Untuk perjalanan dekat, berjalan kaki atau bersepeda dapat menjadi pilihan jika kondisi jalan memungkinkan. Untuk perjalanan yang terjangkau oleh bus, menggunakan transportasi publik bisa mengurangi kebutuhan membawa kendaraan sendiri.
Perubahan itu memang tidak mudah. Kebiasaan menggunakan sepeda motor dan mobil telah terbentuk selama bertahun-tahun. Namun, kebiasaan dapat berubah ketika masyarakat memperoleh alternatif yang lebih baik.
Pengalaman kota-kota yang mengembangkan angkutan umum menunjukkan pentingnya dukungan antara penyediaan layanan dan perubahan perilaku. Orang akan lebih bersedia meninggalkan kendaraan pribadi jika perjalanan dengan angkutan umum terasa aman, nyaman, terjangkau, dan efisien.
Bali perlu bergerak ke arah itu. Bukan semata-mata karena sedang terjadi kelangkaan BBM, melainkan karena kebutuhan membangun sistem mobilitas yang lebih tangguh akan tetap ada setelah krisis berlalu.
Perjalanan Pak Jauhari dan Pelajaran tentang Mobilitas
Saya tidak tahu bagaimana perjalanan Pak Jauhari setelah meninggalkan Terminal Ubung pagi itu. Saya berharap ia sampai di Sanur dengan selamat dan dapat melanjutkan penyeberangan menuju Nusa Lembongan untuk memenuhi panggilan pekerjaannya.
Mungkin bagi Pak Jauhari, perjalanan pagi itu hanyalah bagian kecil dari rutinitas seorang pekerja proyek. Ia datang ke Bali, bekerja selama beberapa bulan, menyelesaikan pekerjaan, lalu kembali ke daerah asal atau berangkat menuju proyek berikutnya.
Namun, bagi saya, pertemuan singkat itu mengingatkan bahwa transportasi publik memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar memindahkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain.
Transportasi publik membantu orang mengakses pekerjaan, menghubungkan kawasan perkotaan dengan pelabuhan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergerak tanpa selalu bergantung pada kendaraan pribadi.
Pagi itu, saya sebenarnya bisa saja memesan ojek online untuk Pak Jauhari. Pilihan tersebut tentu tidak keliru. Akan tetapi, mengantarkannya ke Terminal Ubung membuat saya kembali melihat keberadaan bus kota sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Ada pekerja seperti Pak Jauhari yang membutuhkan akses menuju tempat kerja. Ada mahasiswa yang harus pergi ke kampus, pegawai yang berangkat ke kantor, pedagang yang menjalankan usahanya, dan warga yang hendak mengurus berbagai keperluan.
Mereka semua membutuhkan sistem transportasi yang memungkinkan perjalanan berlangsung dengan aman, terjangkau, dan dapat diperkirakan.
Krisis BBM semestinya menjadi momentum untuk memperkuat sistem tersebut. Jangan sampai ketika pasokan kembali normal, kita melupakan pelajaran yang muncul selama masa sulit ini.
Sebab, persoalan Bali bukan hanya bagaimana memastikan BBM tersedia di SPBU. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun kehidupan yang tidak terlalu rentan terhadap gangguan pasokan energi.
Kita membutuhkan transportasi publik yang kuat, perencanaan kota yang berpihak pada manusia, serta kebijakan yang membuat penggunaan kendaraan pribadi bukan lagi satu-satunya pilihan yang masuk akal.
Saya teringat Pak Jauhari yang duduk di kursi bus setelah membayar tarif menggunakan kartu elektronik. Ia hendak menuju Sanur, lalu menyeberang ke Nusa Lembongan untuk bekerja dengan keahlian perkayuannya.
Perjalanan itu sederhana, tetapi mengandung pelajaran penting. Ketika tersedia layanan transportasi yang dapat digunakan, seseorang memiliki pilihan untuk mencapai tujuannya tanpa harus selalu mengandalkan kendaraan pribadi.
Mungkin inilah salah satu hal yang perlu terus diperjuangkan di Bali. Bukan sekadar jalanan yang lebih lengang atau jumlah kendaraan yang berkurang, melainkan tersedianya pilihan mobilitas yang layak bagi semua orang.
Sebab, kota yang baik bukanlah kota yang membuat setiap orang harus memiliki sepeda motor atau mobil agar bisa bergerak. Kota yang baik adalah kota yang memungkinkan warganya mencapai berbagai tujuan dengan mudah, aman, dan terjangkau.
Dan ketika krisis BBM membuat kita menyadari betapa rapuhnya ketergantungan pada kendaraan pribadi, barangkali sudah saatnya kita mulai memikirkan kembali cara bergerak di pulau ini.
Seperti Pak Jauhari yang pagi itu hendak ke Nusa Lembongan, setiap orang memiliki tujuan. Tugas sistem transportasi adalah membantu mereka sampai ke sana.***
TENTANG PENULIS
I Ketut Angga Wijaya adalah jurnalis, esais, dan penulis puisi yang berasal dari Negara, Jembrana, Bali, dan sejak lama tinggal di Denpasar. Ia menulis tentang kebudayaan, kehidupan sosial, lingkungan, kebijakan publik, dan pengalaman sehari-hari masyarakat Bali. Tulisan-tulisannya terbit di sejumlah media, antara lain Tatkala.co, Kanal Bali dan BaleBengong. Ia juga mengembangkan Bicarabali.com sebagai media independen yang mengusung jurnalisme humanis, reflektif, dan mendalam tentang Bali.
