Pakar Hukum Unud Sebut Kasus Zaenal Tayeb Murni Perdata

Zaenal Tayeb - IST

DENPASAR-Laporan yang menyebut Zaenal Tayeb telah melakukan penipuan dalam pengembangan proyek perumahan di Cemagi, Badung, Bali dimentahkan saksi ahli dari FH Unud.

Dalam sidang lanjutan di PN Denpasar yang dipimpin hakim Wayan Yasa secara online, Kamis (21/10) saksi ahli masing-masing Gde Made Swardhana dan Made Gde Subha Karma Resen menegaskan perkara yang disidangkan Kejari Badung itu masuk ranah perdata bukan pidana.

Dalam laporan disebutkan bahwa dalam akta 33  ada perbedaan luas tanah. Di akta kerjasama antara Zaenal Tayeb dan pelapor  disebutkan luas tanahnya 13.700 meter persegi, namun setelah ditotal dari 8 SHM yang dikerjasamakan tidak lebih dari 8 ribu meter persegi.

Nah, terkait hal itu, ahli menegaskan perkara ini menyangkut pernjanjian kedua belah pihak, antara pelapor dengan Zainal yang dituangkan dalam akta oleh notaris bukan jual beli. “Jadi kasus ini murni perdata,”tegas Swardhana.

Swardhana yang dikenal sebagai kriminolog Unud tersebut membeberkan dalam perkara ini ada kedua belah pihak yang mengikatkan, ada kesepakatan, keduanya tanda tangan dalam akta autentik. Apabila dalam kesepakatan itu ada kesalahan atau kekurangan ya harusnya diperbaiki. “Ini kerjasama sudah bertahun-tahun kenapa baru sekarang diributkan,”ungkap Swardhana.

Sidang kasus Zaenal Tayeb – IST

“Jadi karena kasusnya masuk ranah perdata selesaikan dulu secara perdata, jangan buru-buru masuk ke pidana karena dalam asas hukum dikenal dengan ultimum remedium,”sambung staf pengajar FH Unud kelahiran Singaraja ini.

Oleh karenanya, sambung Swardhana kasus ini tidak masuk dalam unsur pasal 266 KUHP tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) Imam Ramadhoni dkk. Apalagi sambung alumni S3 Undip Semarang itu, dalam dakwaan, Zainal Tayeb juga didakwa melanggar pasal 378 tentang penipuan.

“Pasal itu ada unsur kata-kata bohong, menipu, bujuk rayu dan sebagainya, siapa yang menipu, apanya yang ditipu, nama, alamat obyek sudah jelas, tanahnya juga milik Zainal, masak menipu miliknya sendiri, ”cetus Swardhana.

Seharusnya sambung Swardhana masalah ini diselesaikan melalui musyawarah mufakat jangan langsung dibawa ke pidana. “Tadi sudah saya jelaskan kalau pidana duluan, nanti ada orang masuk penjara sementara di perdatanya yang sekarang sudah masuk pembuktian menang, kan terjadi mis disini. Selesaikan dulu satu-satu,”imbuhnya.

BACA JUGA : Pendukung Zaenal Tayeb Kian Bertambah, Pengamanan PN Denpasar Ditingkatkan

Keterangan Swardhana ini dipertegas pula oleh Subha Karma Resen. Menurut dia, kasus semacam ini cukup banyak di Denpasar. Pihak pengembang seharusnya sudah paham apabila membangun perumahan pasti ada fasum, fasos, jalan, saluran air. “Jadi luas tanah antara SHM induk dan setelah jadi kaplingan pasti berbeda, nah terkait perkara ini jelas adanya perjanjian kerjasama, ranahnya perdata bukan pidana,”tegasnya.

Sementara, Mila Tayeb selaku kordinator penasihat hukum Zainal Tayeb menyampaikan kesaksian ahli itu dapat disimpulkan pasal 266 dan 378 tidak masuk karena ini dilakukan oleh dua belah pihak. “Di sini kalau menyuruh memasukkan keterangan palsu berarti berdua karena mereka dua belah pihak,”ungkap Mila Tayeb.

Ditanya peluang terdakwa lepas dari jerat hukum, Mila hanya menjawab tetap berusaha maksimal. “Kita hormati prosesnya dan kita percaya Tuhan,”jawab Mila Tayeb.
Terkait permohonan sidang pemeriksaan setempat (PS) yang diajukan tim pembela Zainal Tayeb, majelis hakim akan memberikan jawaban Selasa depan. “Hari Selasa kita sampaikan,”ujar hakim Wayan Yasa sambil menutup sidang. (Kanalbali/KR11)