Kita masih menghabiskan waktu di perjalanan. Kita masih bergantung pada kendaraan pribadi karena pilihan transportasi lain belum sepenuhnya menjawab kebutuhan. Krisis BBM memang telah berlalu. Tetapi, krisis mobilitas di Bali Selatan sesungguhnya belum pernah selesai.
Oleh Angga Wijaya*
KEMACETAN lalu lintas seakan menjadi takdir di Bali Selatan. Denpasar dan Badung sudah terlalu akrab dengan kendaraan yang bergerak pelan, persimpangan yang penuh, dan perjalanan yang tidak pernah bisa dipastikan waktunya. Orang berangkat lebih awal bukan karena ingin tiba lebih cepat.
Kadang, mereka hanya ingin menghindari kemungkinan terlambat. Di jalan, kita belajar menghitung waktu dengan cara yang berbeda. Bukan berdasarkan jarak, melainkan berdasarkan kemacetan.
Krisis BBM yang terjadi pada pertengahan Oktober 2026 sempat mengganggu kebiasaan itu. Masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Ada yang menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.
Ada pula yang mulai memikirkan apakah perjalanan yang biasa dilakukan memang harus menggunakan kendaraan. Untuk beberapa hari, mobilitas Bali seperti kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap tersedia, yakni BBM. Krisis itu seharusnya menjadi kesempatan untuk melihat kembali bagaimana masyarakat bergerak.
Ketika bahan bakar sulit diperoleh, kita menyadari bahwa hampir seluruh aktivitas sehari-hari bergantung pada kendaraan bermotor. Namun, setelah pasokan kembali tersedia, jalanan kembali penuh. Sepeda motor kembali memenuhi persimpangan.
Mobil pribadi kembali digunakan menuju tempat kerja, sekolah, hotel, dan pusat kegiatan ekonomi. Krisis berlalu, kebiasaan kembali. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa.
Padahal, ada sesuatu yang seharusnya tidak kita lupakan dari krisis tersebut. Persoalan mobilitas Bali Selatan tidak selesai hanya karena BBM kembali tersedia. Kita masih menghadapi jalanan yang semakin sesak.
Kita masih menghabiskan waktu di perjalanan. Kita masih bergantung pada kendaraan pribadi karena pilihan transportasi lain belum sepenuhnya menjawab kebutuhan. Krisis BBM memang telah berlalu.
Tetapi, krisis mobilitas di Bali Selatan sesungguhnya belum pernah selesai.
Jalanan Kembali Penuh
Pagi hari di Denpasar dan Badung selalu memiliki cerita yang hampir sama. Kendaraan bergerak perlahan. Sepeda motor memenuhi persimpangan.
Mobil berhenti, kemudian berjalan beberapa meter, lalu berhenti lagi. Ada orang yang berangkat bekerja. Ada pelajar yang menuju sekolah.
Ada wisatawan yang hendak ke hotel. Ada kendaraan pengangkut barang yang harus mengirimkan kebutuhan ke berbagai tempat. Semua membutuhkan jalan.
Jalan menjadi tempat bertemunya banyak kepentingan. Tetapi, ruang yang tersedia tidak bertambah secepat kebutuhan perjalanan. Kita kemudian terbiasa dengan kemacetan.
Terbiasa berangkat lebih awal. Terbiasa mencari jalan alternatif. Terbiasa mengabarkan kepada seseorang bahwa perjalanan masih jauh, meskipun sebenarnya jarak yang ditempuh tidak terlalu panjang.
Kemacetan bahkan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari.“Macet di mana?” Pertanyaan itu kadang lebih penting daripada menanyakan seseorang sudah sampai atau belum. Kita mengetahui bahwa perjalanan di Bali Selatan tidak selalu bisa dihitung berdasarkan kilometer. Ada waktu yang harus disiapkan untuk menghadapi kendaraan yang tidak bergerak.
Barangkali, yang paling mengganggu bukan hanya waktu yang terbuang. Kita juga mulai menerima bahwa perjalanan panjang merupakan bagian dari kehidupan. Padahal, waktu yang dihabiskan di jalan bukan sesuatu yang benar-benar hilang begitu saja.
Ada pekerjaan yang tertunda. Ada tubuh yang kelelahan. Ada bahan bakar yang terus digunakan ketika kendaraan bergerak lambat.
Ada pula polusi yang tidak bisa kita hindari hanya dengan menutup jendela kendaraan.Krisis BBM sempat membuat semua itu terasa lebih nyata. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, masyarakat merasakan bahwa perjalanan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kendaraan bermotor. Namun, setelah pasokan kembali normal, kebiasaan lama kembali berlangsung.
Sepeda motor kembali memenuhi jalan. Mobil pribadi kembali digunakan untuk perjalanan pendek maupun panjang. Kendaraan logistik kembali bergerak membawa barang.
Krisis itu tidak mengubah cara kita bergerak. Barangkali, yang berubah hanya ingatan kita tentang antrean BBM.
Krisis BBM dan Ketergantungan Kendaraan
Antrean BBM di Bali pada Oktober 2026 memperlihatkan betapa pentingnya bahan bakar bagi kehidupan sehari-hari. Bali Post pada 9 Oktober 2026 melaporkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU Denpasar, Badung, dan Tabanan. Pertamina mengakui sempat terjadi keterlambatan pasokan Pertalite, meskipun pasokan telah tiba pada 7 Oktober dan pengaturan distribusi terus dilakukan.
Situasi itu memperlihatkan bahwa persoalan bahan bakar dapat langsung mengganggu mobilitas masyarakat.risis kemudian semakin memburuk. Pada 16 Oktober 2026, Bali Post melaporkan warga harus mengantre hingga tiga jam untuk membeli BBM. Bahkan, sejumlah orang mengalami kelelahan dan petugas SPBU dilaporkan tumbang setelah bekerja lembur melayani antrean.
Pemerintah Provinsi Bali kemudian menerapkan penyesuaian sistem kerja melalui kebijakan bekerja dari rumah pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Kebijakan itu diambil untuk mendukung kelancaran distribusi BBM. Kita bisa membayangkan bagaimana sebuah persoalan bahan bakar kemudian menjadi persoalan perjalanan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari.
Orang membutuhkan kendaraan untuk bekerja. Anak-anak membutuhkan kendaraan untuk sekolah. Kegiatan ekonomi membutuhkan kendaraan untuk membawa barang.
Ketika BBM sulit diperoleh, semua itu ikut terganggu. Namun, ada persoalan yang lebih mendasar. Kita tidak hanya bergantung pada bahan bakar.
Kita juga bergantung pada kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan yang terus meningkat memperlihatkan kebutuhan masyarakat terhadap mobilitas. Tetapi, kebutuhan itu belum sepenuhnya diimbangi dengan pilihan perjalanan yang memadai.
Seseorang menggunakan sepeda motor karena membutuhkan kendaraan untuk bekerja. Orang lain menggunakan mobil karena harus mengantar keluarga. Ada pekerja yang tinggal jauh dari tempat kerja dan tidak memiliki akses transportasi publik yang sesuai.
Dalam keadaan seperti itu, kendaraan pribadi menjadi solusi praktis. Kita tidak bisa begitu saja menyalahkan masyarakat yang menggunakan kendaraan. Mereka membutuhkan cara untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
Persoalannya, pilihan individual yang terasa praktis dapat menghasilkan masalah kolektif. Ketika semakin banyak orang menggunakan kendaraan pribadi, jalanan semakin padat. Perjalanan menjadi lebih lambat.
Konsumsi BBM meningkat. Ruang jalan semakin dibutuhkan. Pada akhirnya, semua orang menghadapi persoalan yang sama.
Kemacetan tidak hanya menjadi beban bagi pengendara. Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan juga ikut merasakan dampaknya. Bus harus berbagi jalan dengan kendaraan pribadi.
Pejalan kaki dan pesepeda menghadapi ruang yang semakin terbatas. Kita kemudian sampai pada pertanyaan sederhana. Bagaimana masyarakat bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi jika pilihan transportasi lain belum memberikan kemudahan yang sama?
Krisis BBM memperlihatkan persoalan tersebut. Ketika pasokan terganggu, mobilitas masyarakat ikut terganggu. Ketika pasokan kembali normal, kendaraan kembali memenuhi jalanan.
Kita belum benar-benar mengubah cara bergerak.
Transportasi Publik yang Belum Menjadi Pilihan
Kelanjutan transportasi publik di Bali Selatan masih menjadi tanda tanya. Peluncuran bus listrik Sarbagita sempat menjadi kabar yang menjanjikan. Kehadiran kendaraan berbasis listrik di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan seharusnya menjadi bagian dari perubahan mobilitas Bali.
Pada 22 Oktober 2026, Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan 11 bus listrik hibah Korea Selatan dan fasilitas pengisian daya di kawasan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar. Peluncuran itu menjadi langkah penting dalam pengembangan transportasi publik rendah emisi. Namun, bus yang diluncurkan belum tentu langsung menjadi kendaraan yang digunakan masyarakat setiap hari.
Bali Post pada 22 Oktober 2026 melaporkan bahwa 11 bus listrik tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026. Koridor awal yang direncanakan menghubungkan GOR Ngurah Rai hingga Garuda Wisnu Kencana. Artinya, ketika krisis BBM terjadi pada Oktober, masyarakat belum dapat langsung mengandalkan bus listrik tersebut sebagai alternatif perjalanan sehari-hari.
Kita tentu membutuhkan bus yang ramah lingkungan. Tetapi, masyarakat juga membutuhkan bus yang datang ketika mereka membutuhkannya. Bus membutuhkan rute yang menjangkau kawasan permukiman.
Jadwal yang dapat dipercaya. Halte yang mudah diakses. Sistem pelayanan yang memungkinkan perjalanan berlangsung tanpa terlalu banyak kesulitan.
Jika seseorang harus berjalan jauh menuju halte, menunggu bus dalam waktu lama, lalu berpindah kendaraan untuk mencapai tempat kerja, kendaraan pribadi akan tetap terasa lebih praktis. Di sinilah persoalan transportasi publik Bali Selatan perlu dilihat secara lebih serius. Peluncuran bus listrik bukan akhir dari pekerjaan.
Justru, setelah peluncuran, pemerintah menghadapi pekerjaan yang lebih penting. Memastikan bus benar-benar beroperasi. Memastikan masyarakat dapat menggunakannya.
Memastikan perjalanan menggunakan transportasi publik tidak menjadi sesuatu yang lebih merepotkan daripada menggunakan kendaraan pribadi. Masyarakat tidak bisa hanya menunggu kabar peluncuran berikutnya. Mereka membutuhkan layanan yang bisa diandalkan.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali telah mengingatkan bahwa kemacetan semakin meluas dan transportasi publik perlu diperkuat. Dalam pemberitaan Bali Post pada 14 Agustus 2026, Ketua MTI Bali, I Made Rai Ridartha, menyoroti kemacetan di kawasan Sanur, Kuta, Ubud, dan akses menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. MTI menilai tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan belum diimbangi dengan pilihan transportasi publik yang memadai.
Kemacetan Bali bukan semata persoalan satu kawasan atau satu ruas jalan. Berbagai pusat aktivitas saling terhubung melalui jaringan jalan yang sama. Ketika transportasi publik belum mampu melayani perjalanan secara memadai, kendaraan pribadi menjadi pilihan yang sulit dihindari.
Dalam pemberitaan Bali Post pada 2 September 2026, Rai Ridartha juga mengingatkan pemerintah agar pengembangan transportasi berbasis rel tidak melompati penguatan layanan bus. Ia menyambut positif rencana pembangunan trem, tetapi menekankan bahwa layanan Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata perlu diperkuat terlebih dahulu. Menurut MTI, keterbatasan jangkauan layanan bus menjadi persoalan yang harus diselesaikan sebelum pemerintah beralih pada moda berkapasitas lebih besar seperti LRT, trem, atau MRT.
Kritik tersebut penting. Masyarakat tidak akan menggunakan transportasi publik hanya karena pemerintah mengajak mereka menggunakannya. Mereka membutuhkan alasan yang kuat untuk berpindah moda.
Jika bus tidak menjangkau kawasan tempat tinggal, perjalanan menjadi sulit. Jika jadwal tidak sesuai kebutuhan, masyarakat harus menunggu. Jika rute tidak terhubung dengan pusat aktivitas, perjalanan menggunakan bus menjadi kurang praktis.
Dalam keadaan seperti itu, kampanye penggunaan transportasi publik tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar tersedia ketika masyarakat membutuhkannya.
Memperkuat Bus Sebelum Membangun Moda Baru
Persoalan transportasi publik Bali tidak bisa dilepaskan dari pembiayaan. Bus membutuhkan operator, pengemudi, bahan bakar atau energi, perawatan, sistem informasi, serta fasilitas pendukung. Semua itu membutuhkan anggaran.
Bali Post pada 20 Oktober 2026 memberitakan pandangan Ketua MTI Bali, I Made Rai Ridartha, mengenai pengembangan jaringan Trans Sarbagita. Ridartha mengusulkan pengembangan layanan hingga 34 koridor, terdiri atas 17 koridor utama dan 17 koridor cabang. Menurut perhitungannya, pengoperasian tujuh koridor yang ada membutuhkan anggaran sekitar Rp59 miliar.
Jika jaringan diperluas menjadi 34 koridor, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp250 miliar hingga Rp300 miliar. Ia juga menyoroti kemungkinan pemanfaatan Pungutan Wisatawan Asing untuk mendukung transportasi publik. Angka tersebut memperlihatkan bahwa transportasi publik bukan pekerjaan kecil.
Pemerintah perlu memastikan layanan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Namun, anggaran transportasi publik seharusnya tidak hanya dilihat sebagai biaya. Transportasi publik juga memberikan manfaat sosial.
Ia membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Ia mendukung perjalanan pelajar dan pekerja. Ia memberikan pilihan bagi wisatawan.
Ia juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Jika transportasi publik menjadi bagian dari kebutuhan dasar mobilitas, keberlanjutan layanan harus menjadi prioritas. Masyarakat tidak bisa diminta meninggalkan kendaraan pribadi apabila pilihan yang tersedia justru tidak dapat diandalkan.
Pembicaraan mengenai transportasi Bali tidak berhenti pada bus. Rencana pembangunan trem dan transportasi berbasis rel juga mulai mendapat perhatian. Namun, MTI Bali mengingatkan bahwa pengembangan moda baru perlu dilakukan secara berjenjang.
Transportasi publik membutuhkan sistem yang saling terhubung. Bus dapat menjadi penghubung dari kawasan permukiman menuju pusat kegiatan, sementara moda berkapasitas lebih besar dapat melayani perjalanan utama. Namun, jika layanan bus belum memadai, masyarakat akan kesulitan mencapai simpul transportasi.
Membangun moda baru tanpa memperkuat layanan dasar berisiko menghasilkan sistem yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan perjalanan. Transportasi publik tidak bisa hanya dibangun dari proyek besar. Ia harus dimulai dari perjalanan sehari-hari masyarakat.
Dari rumah menuju halte. Dari halte menuju tempat kerja. Dari sekolah menuju rumah.
Dari kawasan permukiman menuju pusat kegiatan. Jika perjalanan tersebut tidak terhubung, masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Kemacetan Bali Selatan juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jalan.
Ketika jumlah kendaraan terus meningkat, kapasitas jalan yang bertambah belum tentu memberikan solusi jangka panjang. Ruang baru dapat kembali dipenuhi kendaraan. Sementara itu, kebutuhan perjalanan tetap berlangsung.
Masyarakat tetap harus bekerja, bersekolah, berbelanja, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, persoalan transportasi perlu dilihat dari bagaimana perjalanan dilakukan, bukan hanya dari berapa banyak kendaraan yang bisa ditampung jalan. Kita perlu memikirkan apakah setiap perjalanan harus menggunakan kendaraan pribadi.
Apakah kawasan permukiman memiliki akses transportasi umum? Apakah masyarakat bisa berjalan kaki dengan aman? Apakah perjalanan antarkawasan dapat dilakukan tanpa harus membawa kendaraan sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan ini lebih penting daripada sekadar menambah ruang bagi kendaraan. Sebab, jika seluruh kebutuhan mobilitas tetap bergantung pada kendaraan pribadi, kemacetan akan terus menjadi persoalan yang berulang.
Krisis Berlalu, Kebiasaan Tidak Berubah
Kemacetan Bali Selatan tidak akan selesai hanya dengan menunggu pasokan BBM kembali normal. Krisis energi memperlihatkan bahwa ketergantungan pada kendaraan pribadi membuat mobilitas masyarakat rentan. Namun, setelah krisis berlalu, jalanan kembali penuh.
Kita kembali menggunakan kendaraan dengan cara yang sama. Kita kembali menghadapi kemacetan. Kita kembali menganggap perjalanan panjang sebagai sesuatu yang biasa.
Transportasi publik masih menunggu menjadi pilihan utama. Bus listrik Sarbagita, Trans Metro Dewata, Trans Sarbagita, dan berbagai rencana pengembangan transportasi seharusnya menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Tetapi, perubahan itu membutuhkan keberanian untuk menjadikan transportasi publik sebagai prioritas.
Pemerintah perlu memastikan layanan berjalan. Masyarakat perlu mendapatkan pilihan perjalanan yang memadai. Pengembangan kawasan perlu mempertimbangkan akses transportasi.
Kemacetan bukan takdir. Ia merupakan hasil dari berbagai keputusan tentang bagaimana kota dibangun, bagaimana perjalanan dilakukan, dan bagaimana ruang jalan digunakan. Krisis BBM mungkin telah berlalu.
Namun, jika cara kita bergerak tidak berubah, jalanan Bali Selatan akan kembali penuh. Kita akan kembali mengeluh tentang kemacetan. Kembali menghitung waktu perjalanan.
Kembali mencari jalan alternatif. Dan mungkin, ketika krisis berikutnya datang, kita kembali bertanya mengapa transportasi publik belum menjadi pilihan utama. Padahal, pertanyaan itu sudah muncul sejak lama.
Barangkali, persoalan terbesar kita bukan sekadar kemacetan. Melainkan kemampuan untuk belajar dari krisis sebelum krisis berikutnya datang. Krisis BBM telah memperlihatkan betapa rapuhnya mobilitas Bali Selatan.
Tetapi, setelah krisis berlalu, kita kembali pada kebiasaan lama. Jalanan kembali macet. Kendaraan kembali memenuhi ruang.
Transportasi publik masih menunggu menjadi pilihan utama. Padahal, jalanan sudah terlalu penuh untuk terus mengandalkan cara lama. ***
Tentang Penulis
*) I Ketut Angga Wijaya adalah jurnalis Kanalbali.id dan penulis 21 buku. Memoarnya,’Laki-Laki yang Menata Lukanya di Rak Buku’, terbit di Yogyakarta pada Juni 2026 dan ‘best seller’.
