Sebagai langkah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menggelar kegiatan sosialisasi internalisasi dan monitoring evaluasi program reformasi birokrasi, Rabu (12/2).
Gelaran ini merupakan wujud evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kejati Bali. Bahkan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman hadir pada acara evaluasi ini.
Dalam kunjungan kerjanya itu, Adi mengemukakan Bali memiliki presentase kewilayahan dengan zona intergritas tertinggi se-Indonesia.”Dari pantauan saya, pembangunan program zona integritas, kalo lihat dari semua semua Satuan Kerja (Satker) dan Kejati ada 10, 5 sudah berpredikat WBK dan Bali berada di posisi teratas,”ujarnya.
Ia yang merupakan bagian dari tim program reformasi birokrasi pembangunan zona integritas memang ditugaskan di beberapa wilayah khusunya Bali. Lebih lanjut dia mengatakan, lembaga hukum seperti Kejari maupun Kejati sebagai bagain dalam pemerintahan harus turut serta serta mendukung pembangunan di setiap wilayah.
“Kalau sebagai penegak hukum, harus tetap profesional bermuara dengan pelayannan penegakan hukum dan keadilan, kalo sebagai kelembagaan, harus memahami setiap langkah kebijakan pemerintah daerah supaya diselaraskan bagaimana pembangunan berjalan dengan baik,”jelasnya. “Harapanya semoga dari sisi pemerintahan peran kejaksaan betul-betul jujur dan maksimal mendorong pembangunan pemerintah,”imbuhnya.
Perlindungan Subak Jadi Bahan Debat Pilkada Tabanan, Simak Beda Pandangan Sanjaya dan Mulyadi
Selanjutnya, dalam sosialisasinya, Jampidsus menekankan isu seperti inefisiensi dan inefektifitas birokrasi yang berdampak pada perilaku melawan hukum buruknya pelayanan publik. Ia mendorong semua satker yang ada di wilayah Kejaksaan Tiggi Bali untuk mewujudkan Zona Integritas WBK / WBBM dan tidak menjadikan hal itu sebagai formalitas belaka
“Jadi semua komponen harus punya tanggungjawab disiplin dari mulai perencanaan sampai pengawasan,”lugasnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejati (Kajati), Wakajati Bali, para Asisten, Koordinator, Kajari se-Bali dan Kacabjari, para Kasi se-Bali dan tim Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung. (KR14_
