FCBD Pertama di Bali, Presidensi G20 Indonesia di Jalur Keuangan Berjalan Baik

NUSA DUA – Pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama pada 9-10 Desember 2021, yang menandai dimulainya Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) telah berjalan dengan baik dengan pembahasan agenda yang produktif dan mendapat apresiasi dari anggota G20, negara terundang maupun organisasi internasional. Demikian mengemuka dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Kementerian Keuangan, Wempi Saputra, dan Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, pada hari ini (10/12) di Nusa Dua, Bali.

“G20 merupakan forum kerjasama internasional dimana agenda-agenda reformasi tata ekonomi global dibahas. Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia memimpin pembahasan agenda-agenda reformasi ekonomi dan keuangan global untuk menciptakan tata kelola dan lingkungan operasional ekonomi dan keuangan dunia yang lebih baik serta mendukung proses pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.” kata Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional selaku Deputi Keuangan G20.

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, menyampaikan “Kualitas persiapan Presidensi Indonesia diapresiasi oleh seluruh peserta dari sisi penyiapan susbtansi maupun penyelenggaraan acara yang berlangsung secara hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami mengapresiasi seluruh peserta Finance Track atas kolaborasi antarinstansi yang kuat, dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dan juga rekan-rekan media”.

Lebih lanjut Deputi Dody menyampaikan bahwa enam agenda yang dibawa Presidensi Indonesia telah dibahas dengan seluruh peserta dan mendapat dukungan yang baik.

FCBD membahas 6 topik yang dibahas dalam 6 sesi. Isu utama yang dibahas pada sesi 1 yaitu antara lain (i) prospek ekonomi global dan risiko; (ii) normalisasi kebijakan terkait pandemi ; (iii) dampak jangka panjang pandemi.

Pada pembahasan normalisasi kebijakan terkait pandemi, mayoritas anggota menyampaikan pentingnya koordinasi distribusi vaksin dan kebutuhan pembiayaan vaksin, perlunya komunikasi dan pentahapan yang tepat dalam melakukan normalisasi kebijakan. Selain itu, reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dinilai dapat mendukung upaya mengatasi dampak jangka panjang pandemi.

Pada sesi 2, pembahasan yang dilakukan mencakup, antara lain (i) Jaring Pengaman Keuangan Internasional; (ii) Isu-isu hutang negara miskin; (iii) mata uang digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currency). Pembahasan fokus pada peran G20 menjaga stabilitas keuangan global di tengah meningkatnya ketidakpastian, serta upaya bersama dalam mengatasi risiko dan mendukung negara-negara rentan.

Pada Sesi 3, dilakukan pembahasan terkait bagaimana memperkuat stabilitas sektor keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembahasan pada agenda regulasi sektor keuangan mencakup normalisasi kebijakan terkait pandemi di sektor keuangan agar dapat mendukung pemulihan dan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan.

Selain itu, dibahas upaya untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi di sektor keuangan dengan melanjutkan reformasi sektor keuangan guna memperkuat ketahanan sektor keuangan dan mendorong intermediasi. Agenda lain yang juga diangkat meliputi upaya memperkuat ketahanan lembaga keuangan nonbank (NBFI), terutama yang terkait dengan upaya memitigasi risiko, identifikasi risiko keuangan digital, serta upaya mendorong peran sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan serta upaya memperluas inklusi keuangan.

Untuk Sesi 4 dibahas mengenai keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan agenda-agenda terkait lingkungan dimana para Deputi menyampaikan dukungan untuk transisi menuju ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau.

Selanjutnya, pada sesi 5 didiskusikan isu mengenai infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Para Deputi juga membahas mengenai pentingnya inklusivitas infrastruktur pada pemerintah daerah.

Pada agenda terakhir, dibahas mengenai perpajakan internasional dimana para Deputi sepakat untuk dapat segera mengimplementasikan Pilar 1 dan Pilar 2 untuk menciptakan arsitektur perpajakan yang lebih adil dan stabil.

FCBD digelar secara hibrid dan dihadiri oleh anggota G20, negara terundang, 20 organisasi internasional, dan 3 organisasi regional. Hasil pembahasan pertemuan pertama di level Deputies ini akan diperdalam dan dikonkretkan di tingkat working group untuk selanjutnya dibawa ke level menteri dan KTT. (kanalbali/RLS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.