DENPASAR, kanalbali.id – Aliansi Bali Jengah kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di depan Kantor DPRD Bali, Senin siang (26/09).
Puluhan massa yang terdiri atas mahasiswa, LSM dan komunitas itu membakar ban di hadapan kantor DPRD yang dijaga ketat aparat pengamanan.
Tak hanya ban yang dibakar, ogoh-ogoh mini yang dilambangkan energi jahat keangkaramurkaan juga dibakar bersama tuntutan massa yang sampai saat ini belum menuai reaksi dari pemerintah.
BACA JUGA: Hari Tani, Sejumlah Konflik Agraria di Bali Masih Jadi PR Pemerintah
Koordinator Aksi, Julian Anggi Rumahorbo mengatakan mereka tak akan pernah lelah terus melaksanakan aksi-aksi hingga segala tuntutan massa dicabut.
“Aksi lanjutan pasti akan terus kita lakukan sampai pemerintah membuat keputusan menyelesaikan permasalah dan memenuhi tuntutan kami,” tegasnya.
Gelaran aksi unjuk rasa itu dimulai pukul 15:30 WITA. Massa aksi mengenakan pakaian adat Bali berkumpul dari areal parkir Timur lapangan Bajra Sandi, Renon berjalan menuju depan Kantor DPRD Provinsi Bali.
Sempat terjadi ketegangan dalam unjuk rasa kali ini. Belum sampai 15 menit ban dibakar, Pecalang (regu pengamanan adat) langsung memadamkan dengan semprotan pemadam. Asap pun membumbung memenuhi titik aksi.
Tak hanya penolakan lonjakan harga BBM, masa aksi juga menyuarakan aspirasi untuk pemberantasan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada akivis Munir, permasalahan demokrasi, RUU KUHP hingga perilaku represif aparat Kepolisian dan TNI di Papua.
Bahkan, pembahasan G-20 yang akan dihelat di Bali beberapa waktu ke depan tak luput dari penolakan.
“Kami menolak G-20 karena adanya pembahasan yang memungkinkan menyengsarakan rakyat, bahkan lebih pro kepada investor. Problemnya, yakni transisi energi yang mendorong pencabutan subsidi BBM, semuanya telah masuk dalam skema untuk membahas G-20,” tegasnya. (Kanalbali/WIB)
Be the first to comment